Belanja daring membuat usaha pengiriman barang terlihat menjanjikan. Ada yang ingin membuka gerai agen dari merek ekspedisi besar di depan rumah, ada pula yang ingin membangun perusahaan kurir sendiri. Keduanya sama-sama disebut usaha ekspedisi, padahal syarat legalitasnya sangat berbeda. Salah memilih jalur bisa membuat Anda mengurus izin yang tidak perlu, atau sebaliknya menjalankan usaha tanpa izin yang wajib.
Artikel ini memetakan tiga jalur usaha pengiriman, KBLI 2025 masing-masing, dan syarat yang berlaku sekarang.
Aturan yang berlaku sekarang
Usaha kurir termasuk penyelenggaraan pos di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Dua peraturan utamanya:
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial, ditetapkan 9 Mei 2025, yang mengatur persyaratan izin, sarana, dan wilayah operasi penyelenggara pos.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 15 Tahun 2025, ditetapkan 20 Oktober 2025, yang memuat standar kegiatan usaha aktivitas kurir dan agen kurir dalam kerangka PP 28/2025.
Perlu dicatat, lampiran Permen 15/2025 masih memakai kode KBLI 2020 (53201 aktivitas kurir dan 53202 agen kurir). Di OSS sekarang Anda memakai KBLI 2025 yang padanannya dijelaskan di bawah.
Jalur 1: agen atau mitra kurir
Ini jalur paling umum bagi pemula: Anda membuka gerai penerimaan paket untuk merek kurir yang sudah berizin. KBLI 2025 yang cocok adalah 53309 Jasa Intermediasi Pos dan Kurir Lainnya. Uraian resminya mencakup pengumpulan dan pemrosesan barang tanpa pengangkutan dan pengantaran, serta kegiatan yang dilakukan berdasarkan penugasan dari penyelenggara pos dan kurir tanpa menjalankan layanan atas nama sendiri.
Standar agen kurir dalam Permen Komdigi 15/2025 tidak mencantumkan persyaratan atau verifikasi tambahan, tetapi kewajibannya cukup rinci:
- Sarana pengumpulan: minimal 1 timbangan berkapasitas 0 sampai 50 kilogram atau lebih dengan ketelitian 100 gram, 1 set komputer dan printer, serta alat komunikasi atau jaringan internet.
- Fasilitas: ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang tunggu konsumen, tempat penyimpanan kiriman, dan alat tulis atau perangkat penunjang.
- Minimal 1 orang yang menerima dan memproses kiriman dan/atau 1 orang yang mengantar kiriman.
- Legalitas lokasi usaha sesuai domisili kegiatan usaha.
- Informasi yang benar kepada konsumen tentang layanan, tarif, waktu, prosedur, dan cara pengaduan.
- Tidak mengumpulkan dan memproses kiriman berbahaya, serta memiliki perjanjian kerja sama sebagai agen dengan penyelenggara pos.
Jalur 2: perusahaan kurir sendiri
Bila Anda ingin menjual layanan kirim atas merek sendiri, Anda menjadi penyelenggara pos dengan KBLI 2025 53200 Aktivitas Kurir, yaitu pengumpulan, penyortiran, pengangkutan, dan pengiriman surat, dokumen, parsel, barang, dan paket di luar kewajiban pelayanan universal. Pasal 1 Permen Komdigi 8/2025 menyebut penyelenggara pos sebagai badan usaha, sehingga jalur ini tidak bisa dijalankan atas nama pribadi.
Syarat dan kewajiban utamanya menurut Permen Komdigi 8/2025:
- Modal usaha paling sedikit Rp500 juta dan memiliki NIB (Pasal 32).
- Proposal rencana usaha 5 tahun berisi profil badan usaha dan permodalan, aspek teknis, bisnis, dan keuangan, ditambah surat pernyataan kesanggupan dan keabsahan data, serta susunan pengurus yang tidak masuk daftar hitam (Pasal 32).
- Permohonan diajukan melalui OSS. Setelah dokumen dinyatakan sah dan lengkap, terbit surat perintah membayar biaya izin (PNBP) yang berlaku 10 hari kerja, dan izin diberikan setelah dibayar (Pasal 33 dan 34).
- Sarana untuk layanan paket: armada pengambilan dan pengantaran, gerai atau kantor perwakilan, gudang atau tempat sortir, timbangan sesuai SNI yang sudah ditera, sistem manajemen daring, pelacakan kiriman, dan layanan pengaduan daring (Pasal 12). Sarana boleh dipenuhi lewat kerja sama (Pasal 14).
- Wilayah operasi paling sedikit 50 persen provinsi di Indonesia (Pasal 15), sistem manajemen keamanan informasi yang dibuktikan dengan sertifikat (Pasal 16), dan semua itu dipenuhi dalam 12 bulan bagi pemegang izin baru (Pasal 17).
Standar aktivitas kurir di Permen 15/2025 menambahkan kewajiban mulai beroperasi paling lambat 6 bulan sejak izin terbit, membayar kontribusi layanan pos universal, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pos kepada Menteri.
Jalur 3: angkutan barang dan freight forwarding
Bila yang Anda jalankan adalah angkutan truk atau pengurusan pengiriman barang dalam volume besar, KBLI-nya berbeda: 49231 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, atau 52311 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Keduanya berada di sektor perhubungan, dan standar kegiatan usahanya kini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Februari 2026.
Langkah praktis
- Tentukan jalur: agen mitra (53309), kurir merek sendiri (53200), atau angkutan barang/JPT.
- Untuk agen, pilih mitra kurir, pelajari perjanjiannya, lalu buat atau perbarui NIB dengan KBLI 53309 dan alamat gerai yang benar.
- Untuk kurir sendiri, dirikan badan usaha dengan modal sesuai syarat, susun proposal 5 tahun, lalu ajukan perizinan melalui OSS.
- Siapkan sarana minimum sesuai jalur yang dipilih sebelum mulai menerima kiriman.
- Catat kewajiban berkala, seperti laporan penyelenggaraan pos bagi penyelenggara.
Kesalahan yang sering terjadi
- Memakai KBLI 53200 untuk gerai agen, sehingga OSS meminta persyaratan penyelenggara pos yang sebenarnya tidak Anda perlukan.
- Sebaliknya, menjual layanan kirim atas merek sendiri hanya dengan NIB agen.
- Menerima kiriman berbahaya demi omzet, padahal agen dilarang memprosesnya.
- Memakai timbangan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga tarif ke pelanggan bisa dipersoalkan.
Kesimpulan
Usaha ekspedisi punya tiga jalur dengan beban perizinan yang berbeda jauh, dari gerai agen dengan perjanjian kemitraan sampai perusahaan kurir bermodal minimal Rp500 juta. Jika Anda ingin memastikan KBLI dan bentuk usaha yang paling sesuai sebelum mendaftar, tim Badan Perizinan dapat membantu menyiapkan NIB dan dokumennya.
- Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial (peraturan.go.id)
- Permen Komdigi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (peraturan.go.id)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2026 (JDIH BPK)
- KBLI 2025 53309 Jasa Intermediasi Pos dan Kurir Lainnya
- KBLI 2025 53200 Aktivitas Kurir
Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah sewaktu-waktu; periksa sumber resmi untuk ketentuan terbaru atau konsultasikan dengan tim kami.