Permintaan perjalanan umrah terus ada, dan banyak orang tergiur membuka travel sendiri setelah beberapa kali menjadi jemaah atau membantu keberangkatan kerabat. Namun usaha ini bukan sekadar menjual paket. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) adalah usaha berizin khusus dengan syarat berlapis, karena menyangkut dana dan keselamatan jemaah.
Artikel ini menjelaskan jalur pendirian travel umrah menurut aturan terbaru, KBLI 2025 yang dipakai, syarat yang wajib dipenuhi, dan kondisi perizinan di lapangan per akhir 2026.
Isu terbaru: kewenangan pindah ke Kementerian Haji dan Umrah
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 (perubahan ketiga UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah), perizinan PPIU diatur oleh Menteri Haji dan Umrah. Aturan pelaksananya adalah Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha, pengawasan, dan sanksi administratif sektor keagamaan, yang ditetapkan pada 30 Juli 2026. Pasal 61 mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 yang selama ini menjadi acuan.
Di lapangan, kementerian sedang mengetatkan pengawasan. Dalam pemberitaan RRI 26 Agustus 2026, kementerian menegaskan larangan pinjam izin, paket fiktif, iklan menyesatkan, dan kontrak yang tidak transparan. Pada 2 September 2026, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan kepada RRI bahwa kementerian belum menerbitkan izin baru PPIU dan akan lebih dulu memverifikasi sekitar 3.900 biro yang menjalankan usaha umrah.
Jalurnya bertahap: biro wisata dulu, PPIU kemudian
Pasal 1 Permen Haji dan Umrah 2/2026 mendefinisikan PPIU sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Pasal 4 huruf b mensyaratkan pemohon sudah memiliki perizinan berusaha biro perjalanan wisata (KBLI 79121) dan telah menjalankan usaha minimal 1 tahun. Jadi travel umrah tidak bisa didirikan dari nol lalu langsung memegang izin PPIU.
KBLI 2025 yang relevan:
- 79121 Aktivitas Biro Perjalanan Wisata: perencanaan, penyusunan, dan penjualan paket perjalanan wisata. Ini tahap pertama yang wajib dijalani.
- 79122 Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus: perencanaan dan penyusunan paket umrah dan haji khusus, termasuk layanan angkutan, akomodasi, makan, serta pengurusan paspor dan visa. Kode ini dipakai setelah izin PPIU diperoleh.
- 79110 Aktivitas Agen Perjalanan: perantara penjualan paket yang dikemas oleh biro perjalanan, termasuk paket umrah yang dikemas biro perjalanan umrah. Agen bukan penyelenggara; ia hanya menjual paket milik PPIU berizin.
Standar usaha biro perjalanan wisata sendiri kini mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan menggantikan Permenparekraf 4/2021.
Mulai dari pendirian PTTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detailSyarat izin PPIU menurut Pasal 4 sampai 7
- Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam, dibuktikan dengan identitas kependudukan yang sah.
- Memiliki perizinan berusaha biro perjalanan wisata (KBLI 79121) dan sudah berjalan minimal 1 tahun.
- Memiliki sertifikat standar usaha dari Kementerian dan/atau kementerian yang membidangi pariwisata.
- Surat pernyataan bermeterai dari pemilik saham, komisaris, dan direksi: tidak pernah melanggar hukum terkait haji khusus dan umrah dalam 5 tahun terakhir, tidak sedang dikenai sanksi, dan bersedia menjalankan kewajiban PPIU.
- Bukti kantor: sertifikat hak milik atau perjanjian sewa yang masih berlaku minimal 5 tahun ke depan, disahkan atau dilegalisasi notaris.
- Laporan keuangan 1 tahun terakhir yang diaudit akuntan publik terdaftar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan laporan tahunan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
- Surat keterangan fiskal perusahaan yang masih berlaku, dan surat rekomendasi asli Kantor Wilayah yang berlaku minimal 3 bulan.
- Jaminan bank berupa deposito atau bank garansi atas nama biro, berlaku 6 tahun, diterbitkan oleh bank penerima setoran biaya haji; besarannya ditetapkan Menteri (Pasal 5).
- Kantor operasional minimal 50 meter persegi, nomor telepon dan email, ruang resepsionis dan ruang karyawan (Pasal 6).
- Paling sedikit 3 tenaga ahli bersertifikat kompetensi: tour leader, pemandu wisata, dan pembimbing ibadah (Pasal 7).
Bentuk badan usaha yang perlu disiapkan
Rumusan syarat di atas menyebut pemegang saham, komisaris, direksi, RUPS, dan tahun buku perseroan. Artinya, aturan ini mengandaikan biro berbentuk perseroan terbatas. Bila Anda masih berencana, siapkan PT sejak tahap biro perjalanan wisata agar tidak perlu mengganti pelaku usaha di tengah jalan, dan pastikan seluruh pemegang saham serta pengurus memenuhi syarat kepemilikan dan pernyataan di Pasal 4.
Tahapan ringkas
- Dirikan PT dengan maksud dan tujuan biro perjalanan wisata, lalu buat NIB di OSS dengan KBLI 79121.
- Penuhi standar usaha biro perjalanan wisata sampai sertifikat standarnya terbit, dan jalankan usaha secara nyata minimal 1 tahun.
- Rapikan pembukuan sejak awal karena laporan keuangan tahun terakhir harus diaudit dengan opini WTP.
- Siapkan kantor minimal 50 meter persegi dengan bukti hak atau sewa 5 tahun, tenaga ahli bersertifikat, dan rencana jaminan bank.
- Ajukan rekomendasi ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah, lalu permohonan PPIU melalui sistem yang ditunjuk kementerian.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menjual paket umrah atas nama sendiri padahal baru memegang izin biro perjalanan wisata. Itu bukan PPIU.
- Meminjam izin PPIU milik biro lain. Praktik ini termasuk yang ditegaskan dilarang oleh kementerian.
- Menyewa kantor dengan kontrak pendek, padahal syaratnya sewa minimal 5 tahun ke depan.
- Menunda audit keuangan sampai saat mengajukan izin, sehingga laporan WTP belum tersedia.
- Mengabaikan sanksi. Pasal 46 menyediakan teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, paksaan pemerintah, pembekuan, sampai pencabutan izin, dan sanksi bisa dijatuhkan tanpa bertahap bila pelanggaran membahayakan keselamatan jemaah.
Kesimpulan
Mendirikan travel umrah adalah proses bertahap: PT, izin biro perjalanan wisata, satu tahun operasi yang tertib, lalu izin PPIU dengan syarat Permen Haji dan Umrah 2/2026, sambil memantau kapan izin baru dibuka kembali. Untuk tahap awal seperti pendirian PT dan NIB biro perjalanan wisata, tim Badan Perizinan dapat membantu menyiapkan dokumennya.
- Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 (peraturan.go.id)
- RRI: Hajj and Umrah Ministry Seeks to Curb Unlicensed Umrah Travel Agents (3 September 2026)
- RRI: Indonesia Tightens Licensing Rules for Umrah Travel Organizers (26 Agustus 2026)
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 (JDIH BPK)
- KBLI 2025 79122 Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus
Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah sewaktu-waktu; periksa sumber resmi untuk ketentuan terbaru atau konsultasikan dengan tim kami.