Banyak PAUD lahir dari teras rumah: seorang ibu mengajar beberapa anak tetangga, lalu orang tua lain ikut menitipkan anaknya. Setelah muridnya bertambah, muncul pertanyaan yang lebih serius. Apakah perlu izin? Bisakah tanpa yayasan? Apa bedanya PAUD, kelompok bermain, dan TK?
Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan aturan pendirian satuan PAUD yang berlaku, ditambah contoh praktik di daerah.
Isu terbaru: PAUD sedang diperluas
Pada 9 November 2026, InfoPublik memberitakan bahwa Kemendikdasmen menargetkan perluasan layanan PAUD ke sekitar 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak, hingga akhir 2026, sebagai bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun. Dalam berita yang sama disebutkan sekitar 95 persen satuan PAUD dikelola masyarakat. Artinya, peran yayasan, perkumpulan, dan perorangan dalam membuka PAUD masih sangat besar, dan ketertiban izin menjadi pintu untuk mengakses program pemerintah.
Kenali dulu jenis satuan PAUD
Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini membagi satuan PAUD menjadi:
- Taman Kanak-kanak (TK): jalur formal untuk anak 4 sampai 6 tahun, dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.
- Kelompok Bermain (KB): jalur nonformal untuk anak 2 sampai 6 tahun, prioritas usia 3 dan 4 tahun.
- Taman Penitipan Anak (TPA): jalur nonformal sejak lahir sampai 6 tahun, prioritas sejak lahir sampai 4 tahun.
- Satuan PAUD Sejenis (SPS): jalur nonformal yang bisa terintegrasi dengan layanan kesehatan, gizi, keagamaan, atau kesejahteraan sosial.
KBLI 2025 yang dipakai
- 85102 Pendidikan Taman Kanak-kanak Umum Swasta, untuk TK swasta, termasuk TK hasil kerja sama dengan lembaga pendidikan asing.
- 88906 Pendidikan Kelompok Bermain, untuk kelompok bermain anak usia 2 sampai 6 tahun.
- 88907 Pendidikan Taman Penitipan Anak, untuk TPA yang memberi layanan pendidikan sejak lahir.
- 85103 Pendidikan Prasekolah Keagamaan Islam, untuk PAUD Al-Qur'an, raudhatul athfal (RA), dan bustanul athfal. RA dibina Kementerian Agama sehingga alur izinnya berbeda dan tidak dibahas di sini.
Bisakah tanpa yayasan?
Pasal 2 Permendikbud 84/2014 menyebut satuan PAUD dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Orang perseorangan harus warga negara Indonesia yang cakap hukum. Kelompok orang wajib punya kesepakatan tertulis atau akta persekutuan perdata. Badan hukum harus nirlaba, berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis (Pasal 3).
Namun, ada perbedaan penting antara TK dan nonformal:
- Untuk TK, hasil penilaian kelayakan wajib memuat fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum (Pasal 4 ayat 4). Jadi dalam praktik, TK swasta didirikan melalui yayasan atau perkumpulan.
- Untuk KB, TPA, dan SPS, akta dan pengesahan badan hukum hanya dilampirkan bila pendirinya badan hukum (Pasal 5 ayat 4). Kelompok bermain rumahan masih terbuka didirikan perorangan.
Persyaratan pendirian
Persyaratan dibagi menjadi administratif dan teknis (Pasal 4 dan 5):
- Administratif: fotokopi identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah, susunan pengurus dan rincian tugas.
- Teknis untuk TK: hasil penilaian kelayakan, Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang mencakup rencana 5 tahun, dan rencana pencapaian standar paling lama 3 tahun.
- Teknis untuk KB/TPA/SPS: hasil penilaian kelayakan dan rencana pencapaian standar paling lama 5 tahun.
- Penilaian kelayakan meliputi dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai tanah dan bangunan atas nama pendiri, serta perkiraan pembiayaan paling sedikit untuk 1 tahun pembelajaran.
Izin diurus ke mana?
PP 28/2025 Pasal 167 menyatakan perizinan subsektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha berbasis risiko, tetapi untuk satuan pendidikan mengikuti peraturan di bidang pendidikan. Kewajiban lewat OSS hanya ditegaskan untuk lembaga pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus. Karena itu, izin pendirian satuan PAUD tetap diajukan ke kepala dinas pendidikan atau perangkat daerah perizinan (DPMPTSP) kabupaten/kota.
Menurut Pasal 7, dinas menelaah permohonan dengan memperhatikan jumlah satuan PAUD dibanding penduduk usia sasaran, jarak ke satuan PAUD terdekat, dan daya tampung. Keputusan izin diterbitkan paling lama 60 hari sejak permohonan diterima, dan izin pendirian berlaku sampai dicabut (Pasal 8).
Contoh praktik daerah: standar pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk rekomendasi izin pendirian PAUD baru meminta, antara lain, studi kelayakan oleh penilik, NIB yang terdaftar melalui OSS, foto papan nama dan gedung, peta lokasi, serta minimal 6 bulan sudah menyelenggarakan kegiatan. Rekomendasi dinas lalu diteruskan ke DPMPTSP untuk penerbitan izin. Persyaratan di daerah Anda bisa berbeda, jadi minta daftar resminya ke dinas setempat.
Tahapan mendirikan PAUD atau TK
- Tentukan bentuk satuan: TK, KB, TPA, atau SPS, serta usia anak yang dilayani.
- Tentukan pendiri. Untuk TK, dirikan yayasan atau perkumpulan dan peroleh pengesahan badan hukumnya lebih dulu.
- Siapkan tempat beserta bukti hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas nama pendiri.
- Susun pengurus, rekrut pendidik, dan buat rencana pencapaian standar serta perkiraan biaya operasional setahun.
- Daftarkan NIB bila diminta daerah, dengan KBLI yang sesuai.
- Ajukan permohonan izin pendirian ke dinas pendidikan atau DPMPTSP, lalu ikuti verifikasi dan kunjungan lapangan.
- Setelah izin terbit, laporkan atau ajukan izin untuk setiap perubahan nama, bentuk, pendiri, status, atau lokasi sesuai Pasal 12 dan pasal-pasal sesudahnya.
Kesalahan umum
- Membuka TK atas nama pribadi tanpa yayasan, lalu tertahan saat mengurus izin.
- Bangunan atas nama orang lain tanpa perjanjian sewa atau pinjam pakai.
- Memilih KBLI TK padahal kegiatan sebenarnya kelompok bermain atau penitipan anak.
- Tidak mengecek persyaratan daerah, misalnya syarat lama penyelenggaraan sebelum izin diajukan.
Kesimpulan
PAUD nonformal seperti kelompok bermain bisa dimulai perorangan, sedangkan TK swasta praktis memerlukan yayasan atau perkumpulan berbadan hukum. Izinnya diajukan ke daerah dengan persyaratan administratif dan teknis yang jelas. Bila Anda perlu mendirikan yayasan atau mengurus NIB untuk lembaga PAUD, tim Badan Perizinan dapat membantu menyiapkannya.
- Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD (peraturan.go.id)
- PP Nomor 28 Tahun 2025 (JDIH BPK)
- InfoPublik: Kemendikdasmen targetkan 14.000 desa terjangkau TK hingga akhir 2026 (9 November 2026)
- Standar pelayanan rekomendasi izin pendirian PAUD baru, Dindikbud Kabupaten Serang
- KBLI 2025 85102 Pendidikan Taman Kanak-kanak Umum Swasta
Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah sewaktu-waktu; periksa sumber resmi untuk ketentuan terbaru atau konsultasikan dengan tim kami.