Badan Perizinan
Pendirian Usaha

Cara Mendirikan Klinik Pratama: Syarat, KBLI 86105, dan Izin Terbaru

Panduan mendirikan klinik pratama sesuai Permenkes 11/2025: bentuk usaha, KBLI 86105, minimal tenaga medis, ruangan, dokumen OSS, verifikasi 25 hari, dan kewajiban setelah izin terbit.

Tim Badan PerizinanTerbit 16 November 2026 · 6 menit baca
Ilustrasi: Cara Mendirikan Klinik Pratama: Syarat, KBLI 86105, dan Izin Terbaru

Banyak dokter yang sudah lama praktik mandiri akhirnya ingin naik kelas: membuka klinik bersama rekan sejawat, menambah layanan gigi, atau melayani pasien kecantikan. Di titik ini pertanyaan yang muncul selalu sama. Harus berbentuk PT atau boleh atas nama pribadi? Berapa dokter minimal? Izinnya diurus ke mana dan berapa lama?

Artikel ini merangkum cara mendirikan klinik pratama berdasarkan aturan yang berlaku sekarang, dari pemilihan KBLI sampai kewajiban setelah izin terbit.

Aturan yang berlaku sekarang

Standar usaha klinik kini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan, yang ditetapkan pada 3 Oktober 2025. Peraturan ini melaksanakan PP 28/2025 dan mencabut standar lama di Permenkes 14/2021 beserta perubahannya, sepanjang mengatur hal yang sama. Izin klinik yang terbit sebelum OSS disesuaikan dengan PP 28/2025 dinyatakan tetap berlaku (Pasal 38).

Arah kebijakan kesehatan juga makin digital. Pada 30 Juli 2026, Kementerian Kesehatan bersama KPK, Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan BSSN menandatangani Surat Edaran Bersama tentang percepatan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan SATUSEHAT untuk pengelolaan klaim JKN. Pedoman itu ditujukan bagi rumah sakit, tetapi untuk klinik kewajiban rekam medis elektronik terintegrasi SATUSEHAT sudah tertulis dalam standar klinik di Permenkes 11/2025.

KBLI dan tingkat risiko

Klinik swasta memakai KBLI 2025 kode 86105 Aktivitas Klinik Swasta. Uraiannya mencakup pelayanan kesehatan primer dan/atau lanjutan, rawat jalan dan/atau rawat inap, yang diselenggarakan masyarakat, baik orang perseorangan maupun badan usaha. Kode ini meliputi klinik pratama, klinik utama, dan klinik kesehatan kerja. Kode 86104 hanya untuk klinik pemerintah.

Bedakan dengan 86201 Aktivitas Praktik Dokter untuk praktik mandiri. Bila di lokasi yang sama Anda juga membuka apotek sebagai usaha tersendiri, apotek memakai 47721 dan perizinannya terpisah.

Dalam Lampiran PP 28/2025, KBLI 86105 untuk semua skala usaha tergolong risiko menengah tinggi. Perizinannya berupa NIB dan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi, dengan jangka waktu penerbitan 25 hari. Artinya, NIB saja belum cukup untuk mulai melayani pasien.

Konsultasikan izin klinik AndaTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detail

Perorangan atau badan usaha?

Permenkes 11/2025 menyatakan klinik pratama swasta dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, dengan dua catatan:

  • Klinik pratama dengan rawat jalan boleh atas nama perorangan atau badan usaha.
  • Klinik pratama dengan rawat inap wajib berbentuk badan usaha.
  • Klinik swasta boleh berstatus PMDN maupun PMA. Untuk klinik PMA, penilaian kesesuaian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama dinas kesehatan kabupaten/kota.

Bila Anda berencana mengajak beberapa dokter sebagai pemilik atau ingin menambah rawat inap di kemudian hari, mendirikan PT sejak awal biasanya lebih rapi daripada memindahkan klinik dari nama pribadi belakangan.

Syarat teknis yang paling sering bikin tertahan

Standar klinik pratama di Permenkes 11/2025 cukup rinci. Yang paling sering perlu disiapkan sejak awal:

  • Tenaga medis minimal, misalnya 2 dokter, atau 1 dokter dan 1 dokter dengan kompetensi kedokteran keluarga dan layanan primer. Klinik khusus gigi minimal 2 dokter gigi. Ditambah minimal 1 tenaga keperawatan, atau 1 terapis gigi dan mulut untuk klinik gigi.
  • Rawat inap menambah kewajiban apoteker, tenaga gizi, dan tenaga teknologi laboratorium medik. Layanan persalinan wajib punya bidan.
  • Struktur organisasi minimal kepala klinik, penanggung jawab pelayanan, dan penanggung jawab operasional. Kepala klinik harus tenaga medis, berkewarganegaraan Indonesia, dan hanya boleh memimpin satu klinik.
  • Ruangan minimal: administrasi, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang tindakan, sterilisasi alat, ruang laktasi, dan toilet.
  • Lokasi mudah dijangkau minimal satu kendaraan roda empat, punya akses aman bagi penyandang disabilitas (ramp maksimal 1:12), dan tidak berada di area rawan bencana yang disebut dalam standar.
  • Klinik boleh berada di ruko, apartemen, atau pusat perbelanjaan, asalkan pintu masuknya terpisah dan ruangannya tidak bergabung dengan ruangan lain di luar klinik.
  • Papan nama minimal 1 meter persegi, dasar putih huruf hitam, memuat kata "Klinik Pratama", nama klinik, nomor dan tanggal sertifikat standar, serta alamat.
Ingin membuka klinik kecantikan? Permenkes 11/2025 membolehkan klinik pratama menyebut kekhususan, termasuk pelayanan estetika, berdasarkan kewenangan tambahan. Tenaga medis yang memberi layanan dengan kewenangan tambahan wajib memiliki Surat Keterangan Kompetensi Tambahan. Jadi kunci klinik kecantikan bukan sekadar nama, melainkan kompetensi dokternya.

Dokumen yang diunggah ke OSS

  • Dokumen legalitas pelaku usaha (KTP untuk perorangan, akta dan SK pengesahan untuk badan usaha).
  • Profil klinik: nama dan alamat, visi misi, struktur organisasi, jenis layanan, jumlah dan kualifikasi SDM, denah berskala, peta lokasi, serta foto bangunan dan semua ruangan.
  • Surat penunjukan dokter penanggung jawab dari pemilik klinik.
  • Dokumen self assessment klinik serta kebijakan dan SOP internal.
  • Surat pernyataan komitmen akreditasi paling lambat 2 tahun sejak izin terbit.
  • Daftar obat dan bahan medis habis pakai.
  • Dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan dan perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3.
  • Untuk klinik baru: STR tenaga medis dan tenaga kesehatan yang masih berlaku, kontrak kerja, dan surat komitmen mengurus SIP di klinik tersebut setelah izin terbit.

Tahapan mendirikan klinik pratama

  1. Tentukan konsep layanan: rawat jalan atau rawat inap, ada layanan gigi, persalinan, atau estetika. Pilihan ini menentukan bentuk usaha, ruangan, dan SDM.
  2. Siapkan badan usaha bila diperlukan, lalu pastikan lokasi sesuai tata ruang karena KKPR adalah persyaratan dasar di OSS.
  3. Rekrut tenaga medis dan tenaga kesehatan yang STR-nya aktif, lalu tandatangani kontrak kerja.
  4. Siapkan bangunan, ruangan, peralatan, dan kerja sama pengolahan limbah B3 sesuai standar.
  5. Daftarkan NIB dengan KBLI 86105, lalu ajukan Sertifikat Standar klinik dengan mengunggah dokumen di atas.
  6. Tim dari DPMPTSP dan dinas kesehatan kabupaten/kota memverifikasi dokumen melalui OSS. Jangka waktu penerbitan perizinan klinik paling lama 25 hari, dan dalam Permenkes ini yang dimaksud hari adalah hari kerja.
  7. Setelah izin terbit, urus SIP setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk klinik tersebut, lakukan registrasi klinik, lalu mulai layanan.

Kewajiban setelah klinik berjalan

  • Menjalani akreditasi paling lambat 2 tahun sejak memperoleh sertifikat standar.
  • Menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan SATUSEHAT dan memutakhirkan data lewat aplikasi Kementerian Kesehatan.
  • Rawat jalan buka paling sedikit 8 jam sehari. Rawat inap dan layanan persalinan berjalan 24 jam, 7 hari seminggu.
  • Rawat inap di klinik paling lama 5 hari. Lebih dari itu, pasien dirujuk.
  • Melaporkan perubahan nama, alamat, atau penanggung jawab. Pindah lokasi memerlukan pengajuan perizinan baru.

Kesalahan umum

  • Menyewa atau merenovasi gedung sebelum mengecek tata ruang dan standar ruangan klinik.
  • Mengandalkan satu dokter, padahal standar meminta jumlah minimal tenaga medis.
  • Memakai nama "klinik kecantikan" atau "klinik gigi" tanpa tenaga medis yang memenuhi kompetensinya.
  • Mendaftarkan klinik rawat inap atas nama pribadi.
  • Mengira NIB sudah cukup untuk buka, padahal sertifikat standar klinik belum terverifikasi.

Kesimpulan

Mendirikan klinik pratama kini berjalan lewat OSS dengan standar yang jelas: KBLI 86105, risiko menengah tinggi, verifikasi oleh daerah, dan kewajiban akreditasi serta rekam medis elektronik setelahnya. Persiapan terberat ada pada SDM, ruangan, dan dokumen, bukan pada formulir. Bila Anda ingin memastikan bentuk usaha, KBLI, dan berkas sudah tepat sebelum diajukan, tim Badan Perizinan dapat membantu meninjaunya bersama Anda.

Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah sewaktu-waktu; periksa sumber resmi untuk ketentuan terbaru atau konsultasikan dengan tim kami.

Siap mengurus legalitas usaha Anda?

Ceritakan kebutuhan Anda, tim kami bantu memilih paket dan mengurus dokumennya.

Artikel terkait

Chat dengan kami