Pembetulan SPT di Coretax Kini Skema Replace: Isi PER-12/PJ/2026 bagi Pelaku Usaha

Salah input di SPT bisa terjadi pada siapa saja: bukti potong terlewat, faktur terlambat masuk, atau angka tertukar. Masalahnya, sejak Coretax dipakai, banyak pelaku usaha bingung saat membetulkan SPT. Yang dilaporkan hanya selisihnya, dan tidak jarang muncul tagihan kurang bayar yang terasa janggal.

Mulai 1 Oktober 2026 caranya berubah. Artikel ini menjelaskan isi perubahan itu dan apa yang perlu Anda perhatikan sebelum membetulkan SPT.

Isu terbaru: dari skema delta ke skema replace

Artikel di laman pajak.go.id (30 September 2026) menyebut Coretax beralih dari skema delta (hanya melaporkan selisih) kembali ke skema replace (mengganti SPT sebelumnya) untuk pembetulan yang disampaikan mulai 1 Oktober 2026, berdasarkan PER-12/PJ/2026. DDTCNews (1 Oktober 2026) menyebut perubahan paling penting dalam peraturan Dirjen Pajak itu adalah dihapuskannya konsep delta dalam pembetulan SPT.

Skema replace berlaku untuk pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Unifikasi, PPN dan PPnBM, serta SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan.

Mengapa berubah? Artikel DJP menyebut hasil jajak pendapat, di mana 82% wajib pajak menginginkan kembali ke skema replace. Keluhan yang paling sering adalah tagihan kurang bayar semu yang muncul setelah pembetulan.

Apa bedanya

• Skema delta: SPT pembetulan tidak menggantikan SPT asal. Yang dilaporkan hanya selisih kurang atau lebih bayarnya.
• Skema replace: SPT pembetulan menggantikan SPT sebelumnya secara penuh, sehingga angkanya adalah nilai lengkap SPT yang baru.
• Menurut artikel DJP, "SPT pembetulan terakhir menjadi patokan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak."

Coretax menghitung kurang atau lebih bayar dengan calculation rule, yaitu memperhitungkan seluruh pembayaran pajak pada masa atau tahun pajak tersebut serta kelebihan pajak yang sudah dikembalikan lewat ketetapan seperti SKPLB atau SKPPKP. Artikel DJP mencontohkan masalah lama yang ingin diatasi: SPT lebih bayar yang dibetulkan menjadi lebih bayar kecil atau nihil malah memunculkan tagihan kurang bayar, padahal kelebihan bayarnya belum pernah dikembalikan.

Urus NPWP badan usahaTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detail

Contoh situasi

Contoh berikut bersifat ilustrasi untuk menggambarkan cara kerja skema replace:

• Contoh 1: sebuah CV lupa memasukkan beberapa bukti potong PPh 21 di SPT Masa bulan lalu. Dengan skema replace, SPT pembetulan memuat seluruh data bulan itu, yaitu data lama ditambah bukti potong yang terlewat, bukan hanya bukti potong tambahannya.
• Contoh 2: SPT Tahunan badan semula lebih bayar dan dimintakan pengembalian, lalu ternyata ada biaya yang tidak boleh dikurangkan sehingga SPT perlu dibetulkan menjadi nihil. Coretax menghitung ulang dengan memperhitungkan pembayaran yang sudah ada, dan permohonan pengembalian atas SPT itu dapat berhenti sesuai ketentuan Pasal 129A di bawah.

Hati-hati bila sedang mengajukan restitusi

Menurut artikel DJP tentang Pasal 129A PER-12/PJ/2026, bila SPT lebih bayar yang sedang dimohonkan pengembaliannya dibetulkan, proses permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti:

• Pengembalian pendahuluan dan permohonan lebih bayar dengan surat tersendiri dihentikan otomatis oleh Coretax selama SKPPKP belum diterbitkan.
• Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dihentikan otomatis selama SKPLB belum terbit.
• Pengembalian melalui pemeriksaan dihentikan selama surat pemberitahuan pemeriksaan (SPEM) belum disampaikan kepada wajib pajak.

Dalam pembetulan, wajib pajak juga dapat mengubah pilihan dari pengembalian menjadi kompensasi atau sebaliknya, sepanjang proses sebelumnya belum melewati batas yang diatur Pasal 129A.

Perubahan lain yang perlu diketahui

• Menurut DDTCNews, pemotong PPh Pasal 21/26 dan pemotong atau pemungut PPh Unifikasi kini dapat menunjuk satu atau lebih pejabat atau pegawai untuk menandatangani bukti potong melalui Coretax.
• Saldo kompensasi diperbarui otomatis oleh Coretax. Menurut artikel DJP, nilai penyesuaian diperhitungkan pada SPT Masa berstatus normal pertama yang disampaikan berikutnya, dan saldo negatif bukan disebabkan kesalahan sistem.
• DDTCNews juga mencatat ada tambahan bukti potong untuk penghasilan pedagang dalam negeri yang diterima melalui marketplace. Pemungutan ini kami bahas di artikel "PPh 22 Marketplace 0,5% Sejak 1 Oktober 2026: Siapa Dipungut dan Cara Agar Tidak Dipungut".

Langkah praktis sebelum membetulkan SPT

1. Pastikan akun Coretax badan usaha aktif dan PIC serta penandatangannya benar. Panduannya ada di artikel kami "Akun Coretax untuk Badan Usaha: Aktivasi, PIC, Kode Otorisasi, dan KSWP".
2. Kumpulkan seluruh data masa atau tahun pajak yang akan dibetulkan, bukan hanya bagian yang salah, karena SPT pembetulan akan menggantikan SPT sebelumnya secara penuh.
3. Cek apakah ada permohonan restitusi yang sedang berjalan untuk SPT itu. Bila ada, pertimbangkan dampaknya sebelum membetulkan.
4. Periksa tabel kompensasi dan saldo yang dihitung Coretax setelah pembetulan.
5. Bila memakai pegawai sebagai penandatangan bukti potong, pastikan penunjukannya tercatat di Coretax.
6. Bila ragu, tanyakan ke Kring Pajak atau kantor pajak tempat Anda terdaftar sebelum mengirim.

Kesalahan yang sering terjadi

• Masih mengisi hanya selisihnya seperti skema lama, padahal kini SPT pembetulan menggantikan SPT sebelumnya.
• Membetulkan SPT lebih bayar tanpa menyadari permohonan restitusinya bisa berhenti.
• Panik melihat saldo kompensasi negatif tanpa memeriksa perhitungan sistem terlebih dahulu.
• Menunda pembetulan karena takut rumit. Kesalahan yang dibiarkan bisa berujung pada sanksi saat diperiksa.
• Mengandalkan panduan atau video lama yang masih menjelaskan skema delta. Periksa tanggal materinya dan pastikan sudah memakai ketentuan yang berlaku sejak 1 Oktober 2026.
• Membetulkan SPT berkali-kali tanpa mencatat versi terakhir. Ingat, yang menjadi patokan adalah SPT pembetulan terakhir.

Kesimpulan

Dengan PER-12/PJ/2026, pembetulan SPT di Coretax kembali ke skema replace: SPT pembetulan terakhir menjadi patokan, dan restitusi yang sedang berjalan dapat terhenti bila SPT-nya dibetulkan. Persiapkan data lengkap sebelum membetulkan. Bila badan usaha Anda belum memiliki NPWP atau datanya belum beres, Badan Perizinan dapat membantu mengurusnya, sedangkan perhitungan pajaknya sebaiknya dikonsultasikan dengan DJP atau konsultan pajak.