Badan Perizinan
Pajak & Coretax

Akun Coretax untuk Badan Usaha: Aktivasi, PIC, Kode Otorisasi, dan KSWP

Sejak 2026 seluruh urusan pajak berjalan di Coretax. Panduan bagi pemilik PT, CV, dan yayasan: aktivasi akun, peran PIC, kode otorisasi, dan cek status KSWP.

Tim Badan PerizinanTerbit 13 November 2026 · 5 menit baca
Ilustrasi: Akun Coretax untuk Badan Usaha: Aktivasi, PIC, Kode Otorisasi, dan KSWP

Perusahaan Anda baru berdiri, NPWP badan sudah terbit, lalu bagian keuangan bertanya: siapa yang memegang akun pajak perusahaan, dan bagaimana caranya menandatangani SPT? Di sistem lama, banyak usaha kecil cukup berbagi satu kata sandi DJP Online. Di Coretax, caranya berbeda. Akses perusahaan terhubung dengan orang pribadi yang bertanggung jawab.

Isu terbaru: layanan lama dihentikan, Coretax jadi pintu utama

  • Melalui Pengumuman PENG-51/PJ.09/2026 tanggal 26 Agustus 2026, DJP menghentikan aplikasi e-Objection, Info KSWP, dan Portal Ex-1. Layanan keberatan dan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dipindahkan ke Coretax DJP, sedangkan KSWP untuk instansi pemerintah dan pihak lain dipindahkan ke Portal KSWP.
  • Melalui Pengumuman PENG-61/PJ.09/2026 tanggal 4 November 2026, DJP memberitahukan waktu henti Coretax pada Sabtu, 7 November 2026 pukul 17.00 sampai Minggu, 8 November 2026 pukul 18.00 WIB untuk pemeliharaan sistem. Waktu henti seperti ini sebaiknya diperhitungkan saat Anda menjadwalkan pembayaran dan pelaporan.
  • Sejak 2026, administrasi pajak sepenuhnya beralih ke Coretax, termasuk SPT Tahunan, dan DJP Online tidak lagi digunakan. Hal ini disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sebagaimana diberitakan DDTCNews pada 27 Desember 2025.

Dasar aturan Coretax

Coretax berjalan berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Menurut siaran pers DJP SP-40/2024, beberapa kemudahan yang dibawa PMK ini antara lain:

  • Akun wajib pajak yang dapat diakses daring melalui portal wajib pajak.
  • Jatuh tempo pembayaran masa beberapa jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya.
  • Deposit pajak untuk mengurangi risiko terlambat bayar.
  • Satu kode billing dapat dipakai untuk lebih dari satu jenis setoran.
  • SPT dengan data yang terisi otomatis dari bukti potong yang dibuat di Coretax.

Soal identitas, NIK berlaku sebagai NPWP untuk orang pribadi penduduk. Wajib pajak badan memakai NPWP format 16 digit, dan setiap tempat usaha, baik pusat maupun cabang, punya Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang melekat pada NPWP (siaran pers DJP SP-21/2024).

Urus NPWP & pengukuhan PKPTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detail

Peran PIC dan impersonate untuk badan

Berdasarkan penjelasan DJP yang diberitakan DDTCNews, pengelolaan akses akun badan di Coretax diberikan kepada orang pribadi yang menjadi PIC (penanggung jawab) utama. PIC dapat memberi akses kepada pegawai, wakil, atau kuasa, dan dapat membatasinya, misalnya hanya untuk menyiapkan SPT Masa atau hanya untuk membuat faktur. Untuk penandatanganan elektronik SPT dan pengunggahan faktur pajak, PIC masuk ke akun orang pribadinya lalu memakai fitur impersonate untuk bertindak atas nama badan.

Karena itu, PIC sebaiknya pengurus yang memang berwenang, misalnya direktur PT atau pengurus yayasan, dan datanya harus sesuai dengan data perusahaan di DJP. Bila pengurus berganti, perbarui datanya agar akses tidak terhambat.

Langkah aktivasi akun dan kode otorisasi

Artikel di pajak.go.id tertanggal 31 Oktober 2025 menegaskan bahwa seluruh wajib pajak terdaftar, termasuk badan, perlu melakukan aktivasi akun dan meminta kode otorisasi. Alurnya untuk orang pribadi, termasuk calon PIC:

  1. Buka coretaxdjp.pajak.go.id dan pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak.
  2. Isi NIK, email, dan nomor ponsel. Bila muncul tanda silang, berarti data berbeda dengan data di Coretax dan perlu diperbarui di kantor pajak.
  3. Lakukan verifikasi foto wajah.
  4. Buka email berisi Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak, pastikan pengirimnya DJP, lalu masuk dengan kata sandi yang diberikan.
  5. Masuk ke menu Portal Saya, pilih permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, dan isi formulirnya. Kode ini dipakai untuk menandatangani SPT, menerbitkan bukti potong, dan permohonan lain.
  6. Setelah PIC aktif, atur akses akun badan dan tetapkan siapa yang boleh menyiapkan, menandatangani, atau hanya melihat.
Menurut Pengumuman PENG-54/PJ.09/2025, aktivasi akun dan pembuatan kode otorisasi dapat dilakukan mandiri, dan seluruh layanan di kantor pajak gratis. DJP meminta masyarakat tidak memakai calo dan mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak. Jangan pernah membagikan kata sandi atau kode otorisasi kepada pihak yang tidak berwenang.

Kebiasaan bulanan yang perlu dibangun

Setelah akun siap, pekerjaan sebenarnya adalah rutinitas. Agar tidak tertinggal, buat daftar periksa sederhana untuk tim keuangan:

  • Setor pajak masa yang jatuh tempo tanggal 15 bulan berikutnya, misalnya PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Menurut PMK 81/2024 sebagaimana dijelaskan DDTCNews, bila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Buat bukti potong di Coretax setiap kali perusahaan memotong pajak, karena data ini dipakai untuk SPT pihak yang dipotong.
  • Bila perusahaan sudah dikukuhkan sebagai PKP, terbitkan faktur pajak melalui Coretax dengan akses yang diatur PIC.
  • Simpan bukti bayar dan bukti lapor setiap bulan dalam satu folder yang bisa diakses pengurus.

Mengapa KSWP penting bagi badan usaha

KSWP adalah konfirmasi status wajib pajak yang dipakai, antara lain, untuk memenuhi persyaratan layanan publik tertentu. Sejak Info KSWP dihentikan, status ini dicek melalui Coretax. Bila status Anda bermasalah, misalnya ada SPT yang belum dilaporkan, pengurusan layanan yang memeriksa KSWP bisa tertahan. Biasakan memeriksanya sebelum mengikuti tender atau mengajukan permohonan yang mensyaratkan status pajak.

Kesalahan yang sering terjadi

  • Menunggu masa pelaporan SPT Tahunan untuk aktivasi. SPT Tahunan badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April untuk tahun buku kalender. Aktivasi menjelang tenggat berisiko antre.
  • Menunjuk PIC karyawan yang sudah keluar, sehingga perusahaan kehilangan akses.
  • Berbagi satu akun orang pribadi untuk semua staf alih-alih memberi akses terbatas.
  • Data email atau nomor ponsel berbeda dengan data DJP, sehingga aktivasi gagal.
  • Tidak mengecek pengumuman waktu henti dan baru membayar pada hari terakhir.

Coretax menuntut tata kelola akses yang lebih tertib, dan itu sebenarnya melindungi perusahaan Anda. Untuk urusan teknis pajak, gunakan kanal resmi DJP seperti Kring Pajak 1500200. Bila Anda masih perlu mengurus NPWP badan atau pengukuhan PKP, Badan Perizinan dapat membantu menyiapkan dokumennya.

Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah sewaktu-waktu; periksa sumber resmi untuk ketentuan terbaru atau konsultasikan dengan tim kami.

Siap mengurus legalitas usaha Anda?

Ceritakan kebutuhan Anda, tim kami bantu memilih paket dan mengurus dokumennya.

Artikel terkait

Chat dengan kami