Saat mendaftar di OSS atau mendirikan PT Perorangan, Anda akan diminta mengisi nilai modal usaha. Banyak pemilik usaha lalu bingung: apakah ruko yang dipakai berjualan ikut dihitung? Apakah pinjaman bank termasuk modal? Dan kalau omzet setahun sudah miliaran, apakah masih tergolong usaha kecil?
Jawabannya ada di PP 7/2021. Artikel ini menjelaskan batas tiap skala usaha, cara menghitungnya dengan contoh sederhana, dan mengapa skala usaha penting dalam perizinan.
Dasar hukumnya
UU 20/2008 tentang UMKM, sebagaimana diubah UU 6/2023 (UU Cipta Kerja), menyebut bahwa kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan indikator lain sesuai sektor, dan rinciannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 6). Peraturan itu adalah PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang menurut JDIH BPK masih berlaku.
Dua ukuran: modal usaha dan hasil penjualan tahunan
Pasal 35 PP 7/2021 mengelompokkan UMKM berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Keduanya dipakai untuk keperluan yang berbeda.
Kriteria modal usaha dipakai untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha (Pasal 35 ayat (2) dan (3)):
- Usaha mikro: modal usaha sampai dengan Rp1 miliar.
- Usaha kecil: modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar.
- Usaha menengah: modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar.
Ketiga batas itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjelasan Pasal 35 menambahkan bahwa modal usaha adalah modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Kriteria hasil penjualan tahunan dipakai untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan (Pasal 35 ayat (4) dan (5)):
- Usaha mikro: hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp2 miliar.
- Usaha kecil: lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar.
- Usaha menengah: lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar.
Usaha yang melewati batas usaha menengah lazim disebut usaha besar. Bagi pelaku usaha yang sudah berjalan sebelum PP 7/2021 berlaku, kemudahan dan pemberdayaan diberikan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan (Pasal 35 ayat (6)). Nilai-nilai batas ini dapat diubah sesuai perkembangan perekonomian (Pasal 35 ayat (7)), jadi selalu periksa apakah ada perubahan.
Contoh menghitung
- Bu Rina membuka kedai kopi. Peralatan, bahan baku, dan modal kerjanya bernilai Rp400 juta. Ruko yang ia pakai miliknya sendiri, senilai Rp1,5 miliar. Ruko itu adalah tanah dan bangunan tempat usaha, jadi tidak dihitung. Modal usahanya Rp400 juta, sehingga usahanya tergolong mikro.
- Pak Dedi mendirikan usaha konveksi dengan mesin dan modal kerja Rp3 miliar. Sebanyak Rp1 miliar di antaranya berasal dari pinjaman bank. Pinjaman tetap dihitung sebagai modal usaha, sehingga totalnya Rp3 miliar dan usahanya tergolong kecil.
- Sebuah toko bangunan yang sudah berjalan bertahun-tahun mencatat hasil penjualan Rp20 miliar setahun. Untuk keperluan kemudahan dan pemberdayaan, dengan ukuran hasil penjualan tahunan, toko ini tergolong usaha menengah.
Perhatikan bahwa satu usaha bisa tampak berbeda tergantung ukuran yang dipakai. Usaha dengan modal kecil tetapi perputaran penjualannya besar bisa tergolong mikro saat didaftarkan, tetapi tergolong kecil atau menengah ketika dinilai dari hasil penjualan tahunannya. Karena itu, catat modal dan penjualan Anda dengan rapi.
Mengapa skala usaha penting di OSS
Dalam perizinan berbasis risiko, pengidentifikasian skala usaha adalah salah satu tahap analisis risiko, dan skala itu ditentukan berdasarkan peraturan tentang koperasi dan UMKM, yaitu PP 7/2021 tadi (Pasal 126 dan 127 PP 28/2025). Skala usaha memengaruhi beberapa hal:
- Perizinan tunggal. Usaha mikro dan kecil (UMK) diberi kemudahan berupa perizinan tunggal (Pasal 233 PP 28/2025). Untuk kegiatan berisiko rendah, NIB menjadi identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai standar nasional Indonesia dan/atau pernyataan jaminan halal sesuai ketentuannya (Pasal 234 ayat (1) dan (2)).
- Tetap perlu sertifikat standar atau izin. Bila kegiatan UMK berisiko menengah atau tinggi, selain NIB tetap diperlukan sertifikat standar dan/atau izin (Pasal 234 ayat (3)).
- Biaya. Menurut Pasal 46 PP 7/2021, pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan sertifikat standar dan/atau izin, serta perpanjangan sertifikat halal bagi UMK tidak dikenakan biaya.
- Laporan LKPM. Usaha mikro tidak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, sedangkan usaha kecil menyampaikannya setiap 6 bulan (Pasal 255 PP 28/2025). Usaha menengah dan besar mengikuti ketentuan LKPM yang umum.
- Pengawasan. Pengawasan rutin bagi UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan, dan UMK yang sebelumnya dinilai patuh tidak perlu menjalani inspeksi lapangan (Pasal 255 PP 28/2025).
- Bantuan hukum. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum tanpa biaya bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki NIB (Pasal 48 dan 49 PP 7/2021).
Skala usaha juga menentukan siapa yang boleh memakai bentuk PT Perorangan, karena bentuk ini khusus untuk usaha yang memenuhi kriteria mikro dan kecil. Bila PT Perorangan sudah tidak lagi memenuhi kriteria itu, statusnya harus diubah menjadi PT biasa (Pasal 153H UU PT sebagaimana diubah UU 6/2023).
Kesalahan yang sering terjadi
- Memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha ke dalam modal usaha, sehingga usaha tampak lebih besar dari seharusnya.
- Tidak menghitung modal pinjaman, padahal pinjaman untuk menjalankan usaha termasuk modal usaha.
- Menyamakan modal usaha dengan hasil penjualan tahunan. Keduanya ukuran yang berbeda dan batas angkanya pun berbeda.
- Lupa memperbarui data ketika usaha tumbuh, padahal skala usaha memengaruhi kewajiban perizinan dan pelaporan.
Menentukan skala usaha dengan benar sejak awal membuat perizinan Anda lebih tepat dan kewajiban pelaporan tidak terlewat. Bila Anda ingin dibantu menghitung skala usaha dan mengurus NIB di OSS, Tim Badan Perizinan siap membantu.
Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah sewaktu-waktu; periksa sumber resmi untuk ketentuan terbaru atau konsultasikan dengan tim kami.
