Amdal, UKL-UPL, atau SPPL? Memahami Persetujuan Lingkungan

Anda hendak membuka bengkel, klinik, atau unit produksi kecil. Saat melengkapi data di OSS, sistem menyebut dokumen lingkungan: kadang cukup SPPL yang terbit bersama NIB, kadang diminta UKL-UPL, dan untuk proyek tertentu bahkan Amdal. Tidak sedikit pelaku usaha bingung mengapa usaha yang tampak mirip bisa mendapat kewajiban berbeda.

Artikel ini menjelaskan dasar hukum persetujuan lingkungan, perbedaan Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, cara mengetahui mana yang Anda perlukan, kapan perlu penyusun Amdal bersertifikat, dan kesalahan yang sering terjadi.

Dasar hukum persetujuan lingkungan

Pengaturannya bersumber dari UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui UU Cipta Kerja (kini UU 6 Tahun 2023). Peraturan pelaksananya adalah PP 22 Tahun 2021, sedangkan daftar usaha yang wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL dimuat dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021. Menurut JDIH BPK, keduanya masih berlaku.

Pasal 3 PP 22/2021 menegaskan tiga hal penting:

• Persetujuan lingkungan wajib dimiliki setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan.
• Persetujuan lingkungan menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha.
• Persetujuan lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha.

PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga menempatkan persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan dasar, bersama KKPR serta PBG dan SLF (Pasal 12), dan permohonannya diajukan melalui OSS (Pasal 78).

Tiga dokumen, tiga bentuk persetujuan

Pasal 78 PP 28/2025 serta Pasal 5 sampai Pasal 7 PP 22/2021 membedakan tiga jenis dokumen lingkungan:

• Amdal, untuk usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan, baik karena besaran atau skalanya masuk kriteria wajib Amdal maupun karena lokasinya berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Persetujuannya berbentuk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
• UKL-UPL, untuk usaha yang tidak memiliki dampak penting tetapi termasuk kriteria wajib UKL-UPL. Persetujuannya berbentuk Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• SPPL, untuk usaha yang tidak memiliki dampak penting dan tidak termasuk kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL, termasuk usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan (Pasal 7 ayat 2 PP 22/2021).

Cek tingkat risiko & kebutuhan izin usahaTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detail

Cara mengetahui dokumen yang Anda butuhkan

Permen LHK 4/2021 menyusun daftar usaha yang wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL yang dikelompokkan berdasarkan KBLI dan/atau non-KBLI (Pasal 4 sampai Pasal 6). Lampirannya memuat, untuk setiap jenis usaha, batas skala atau besaran yang menentukan apakah usaha itu masuk Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, misalnya luas bangunan, luas lahan, atau panjang jalan. Jadi yang menentukan adalah jenis kegiatan dan skalanya, ditambah lokasi.

• Jenis kegiatan: cari KBLI usaha Anda dalam daftar. Daftar ini disusun pada 2021, sementara OSS kini memakai KBLI 2025, jadi cocokkan berdasarkan uraian kegiatan, bukan hanya kodenya.
• Skala: bandingkan rencana kapasitas atau luasan Anda dengan batas di daftar. Usaha yang sama bisa cukup SPPL pada skala kecil, tetapi wajib UKL-UPL atau Amdal pada skala besar.
• Lokasi: usaha di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dapat masuk kriteria wajib Amdal (Pasal 5 PP 22/2021).
• Kegiatan terpadu: bila satu usaha terintegrasi memakai lebih dari satu KBLI dalam satu hamparan, dokumen lingkungannya mengikuti persyaratan yang paling tinggi (Pasal 78 ayat 6 PP 28/2025).

Di OSS, tahap pertama persetujuan lingkungan adalah penapisan jenis dokumen lingkungan dan penapisan persetujuan teknis yang dilakukan pelaku usaha sendiri (Pasal 79 PP 28/2025). Perlu diingat, tingkat risiko usaha di OSS dan jenis dokumen lingkungan ditentukan dengan acuan yang berbeda, jadi jangan menyimpulkan bahwa usaha berisiko rendah pasti cukup SPPL, atau sebaliknya. Daftar wajib dokumen lingkungan juga dievaluasi menteri paling sedikit lima tahun sekali (Pasal 9 PP 22/2021), sehingga selalu periksa versi yang berlaku.

SPPL: terbit bersama NIB, tetapi tetap mengikat

Untuk usaha yang cukup dengan SPPL, persetujuan lingkungannya diterbitkan melalui pernyataan mandiri di OSS secara otomatis bersamaan dengan NIB (Pasal 101 PP 28/2025). Mudah, tetapi jangan dianggap formalitas. SPPL adalah pernyataan kesanggupan Anda untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari usaha Anda, dan pernyataan itu bisa ditagih saat pengawasan.

UKL-UPL dan persetujuan teknis

Permohonan dengan UKL-UPL memakai formulir standar spesifik yang sudah tersedia di sistem informasi lingkungan hidup, atau formulir standar yang disusun pelaku usaha mengikuti format yang ditetapkan (Pasal 95 PP 28/2025).

Untuk Amdal maupun UKL-UPL, pelaku usaha juga harus memenuhi persetujuan teknis bila usahanya berdampak pada air, tanah, udara, atau lalu lintas. Persetujuan teknis itu mencakup pemenuhan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis dampak lalu lintas (Pasal 80 dan Pasal 81 PP 28/2025). Banyak permohonan tertahan karena kebutuhan persetujuan teknis ini baru disadari belakangan.

Amdal dan kapan perlu konsultan

Proses Amdal meliputi pengisian dan pemeriksaan formulir kerangka acuan, penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL, lalu penilaian (Pasal 86 PP 28/2025). Penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau dengan menunjuk pihak lain, tetapi wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi, dan hasilnya tetap menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha (Pasal 23 PP 22/2021). Tim penyusun bisa perorangan atau lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Saat penilaian administrasi, keabsahan registrasi lembaga penyedia jasa dan sertifikat kompetensi penyusun ikut diperiksa (Pasal 87 PP 28/2025). Karena itu, periksa sertifikat dan registrasi calon konsultan sebelum menandatangani kontrak.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira semua usaha kecil cukup SPPL. PP 22/2021 menyebut usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting, bukan semua usaha kecil.
• Memecah kegiatan terpadu menjadi beberapa KBLI kecil agar terlihat di bawah ambang. Untuk usaha terintegrasi dalam satu hamparan, yang berlaku tetap persyaratan dokumen yang paling tinggi.
• Tidak memeriksa apakah lokasi berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan lindung.
• Mulai membangun sebelum persetujuan lingkungan terbit. PP 28/2025 mewajibkan persetujuan lingkungan dan PBG sebelum pembangunan gedung (Pasal 11 ayat 3), meski pengadaan tanah dan pembersihan lahan dapat berjalan bersamaan dengan pengurusannya.
• Mengubah usaha tanpa memperbarui dokumen. Pemegang persetujuan lingkungan dengan Amdal yang akan mengubah usahanya wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan (Pasal 86 ayat 2 PP 28/2025).
• Menganggap urusan selesai setelah dokumen terbit, padahal komitmen pengelolaan dan pemantauan di dalamnya harus dijalankan selama usaha berjalan.

Jika Anda ragu dokumen lingkungan mana yang berlaku untuk rencana usaha Anda, Tim Badan Perizinan dapat membantu memetakannya bersama data KBLI, skala, dan lokasi usaha.