Jualan Online: KBLI 2025 dan Izin yang Perlu Disiapkan

Selama ini banyak penjual online merasa cukup dengan akun toko di marketplace dan nomor rekening. Sejak pertengahan 2026, anggapan itu tidak lagi aman. Aturan perdagangan elektronik yang baru meminta setiap penjual memiliki perizinan berusaha, paling sedikit NIB.

Berikut gambaran apa yang wajib, kode KBLI apa yang dipakai, dan izin tambahan apa yang mungkin Anda perlukan.

Aturan baru: Permendag Nomor 19 Tahun 2026

Perdagangan melalui sistem elektronik kini diatur Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini berlaku sejak 8 Juni 2026 dan mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Poin yang paling penting bagi penjual:

Pasal 4 ayat (1): pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk berkegiatan usaha di sektor perdagangan.
Pasal 4 ayat (4) dan (5): penyelenggara platform wajib menolak pendaftaran pedagang dalam negeri yang belum memiliki Perizinan Berusaha, yang paling sedikit berupa NIB di sektor perdagangan serta bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang dan jasa yang diwajibkan.
Pasal 2 ayat (2): pedagang yang berjualan lewat fitur jualan di media sosial (social-commerce) juga termasuk pedagang dalam negeri.
Pasal 5 ayat (1): pedagang online memakai KBLI sesuai jenis barang atau jasa yang diperdagangkan.

Bagi penjual jasa secara online, Pasal 5 ayat (2) menambahkan syarat: pedagang jasa harus memiliki sertifikat kompetensi dan/atau didukung tenaga teknis yang kompeten, bila sertifikat itu memang diwajibkan oleh peraturan untuk jasa tersebut.

Ada masa transisi, tetapi jangan ditunda

Aturan ini memberi waktu penyesuaian:

Pedagang yang sudah berjualan di platform sebelum aturan berlaku diberi masa transisi paling lama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban perizinan (Pasal 74).
Pedagang yang mendaftar ke platform tanpa perizinan diberi label Dalam Proses Legalisasi dan wajib memiliki perizinan paling lama 6 bulan sejak mendaftar (Pasal 17 ayat (3) dan (4)).
Jika lewat batas itu, platform wajib membatasi akses pedagang berupa penghentian transaksi (Pasal 17 ayat (5)).

Platform juga diwajibkan memfasilitasi pedagang, misalnya dengan tautan ke OSS dan menampilkan status perizinan di profil toko yang bisa dilihat pembeli. Jadi status legalitas Anda akan makin terlihat oleh calon pelanggan.

Menurut siaran pers Kementerian Perdagangan, NIB diurus secara daring melalui oss.go.id dan tidak dipungut biaya. Waspadai pihak yang menjual NIB jadi atau menjanjikan jalan pintas.

Urus NIB dan izin usahaTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detail

Memilih KBLI 2025 untuk toko online

Di KBLI 2020 dulu ada kode perdagangan eceran melalui media, seperti 47911 dan 47919. Kode-kode itu tidak ada lagi di KBLI 2025. Uraian golongan pokok 47 KBLI 2025 menegaskan bahwa perdagangan eceran diklasifikasikan berdasarkan barang yang diperdagangkan, tanpa memperhatikan cara penjualannya, termasuk online.

Jadi pertanyaannya bukan di mana Anda berjualan, melainkan apa yang Anda jual dan apakah Anda membuatnya sendiri. Contoh dari KBLI 2025:

Menjual kembali pakaian jadi: 47711 Perdagangan Eceran Pakaian.
Menjual kembali kosmetik: 47724 Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia.
Menjual kembali kerupuk, keripik, atau makanan olahan lain hasil industri: 47249 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya.
Membuat sendiri keripik atau kerupuk lalu menjualnya: 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya. Uraian golongan pokok 47 menyebut manufaktur beserta penjualan barangnya umumnya masuk kategori Industri.
Mengoperasikan marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan komisi: 47901 Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran.
Membuatkan aplikasi atau situs e-commerce untuk klien: 62191 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce).

Punya situs web toko sendiri? Ada kewajiban tambahan

Permendag 19/2026 menyebut pedagang yang menjual lewat situs web atau aplikasi yang dibuat dan dikelola sendiri sebagai Retail Online. Pasal 7 ayat (3) menyatakan pedagang dalam negeri yang memiliki sarana perdagangan elektronik sendiri termasuk kategori penyelenggara (PPMSE) dan wajib memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE, yang diajukan melalui OSS.

Selain itu, situs atau aplikasi yang dipakai untuk menawarkan dan memperdagangkan barang atau jasa termasuk kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang wajib didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital, sesuai Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Kami membahasnya di artikel terpisah tentang kewajiban daftar PSE.

Izin produk: sering terlupa

NIB adalah pintu masuk, tetapi bukan satu-satunya. Pasal 4 Permendag 19/2026 juga meminta bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis untuk barang yang memang diwajibkan. Beberapa jenis produk yang umumnya punya aturan sendiri:

Pangan olahan, misalnya izin edar dari BPOM atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari pemerintah daerah, tergantung jenis produk dan skala produksinya.
Kosmetik, obat, dan suplemen, yang diawasi BPOM.
Produk yang wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan jaminan produk halal.
Produk yang Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya diberlakukan wajib, seperti sebagian produk elektronik dan mainan anak.

Jika Anda reseller, tanyakan kepada pemasok apakah produknya sudah memiliki izin edar atau sertifikat yang diwajibkan. Produk tanpa izin yang seharusnya ada bisa membuat toko Anda ikut bermasalah.

Persyaratan ini berbeda untuk setiap produk, jadi cek kewajiban yang muncul di OSS untuk kode KBLI Anda dan aturan sektor dari instansi terkait.

Kesalahan yang sering terjadi

Memakai kode KBLI 2020 lama untuk jualan online yang sudah tidak ada di KBLI 2025.
Memilih kode perdagangan padahal produknya buatan sendiri.
Mengira NIB cukup untuk semua produk, padahal pangan, kosmetik, atau produk ber-SNI wajib punya syarat tambahan.
Menunggu sampai akun toko dibatasi baru mengurus NIB.

Ringkasan langkah

Tentukan barang yang Anda jual dan apakah Anda memproduksinya sendiri.
Pilih kode KBLI 2025 berdasarkan barang tersebut, lalu baca uraiannya.
Urus NIB melalui OSS dengan kode tersebut.
Cek persyaratan produk yang muncul untuk kode Anda dan penuhi yang diwajibkan.
Jika punya situs atau aplikasi toko sendiri, siapkan juga Perizinan Berusaha Bidang PMSE dan pendaftaran PSE.
Hubungkan NIB ke akun toko di platform agar status legalitas tampil di profil Anda.

Bila Anda ingin dibantu memilih KBLI dan mengurus NIB atau izin produk, tim Badan Perizinan dapat mendampingi prosesnya.

Rujukan

Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah sewaktu-waktu; periksa sumber resmi untuk ketentuan terbaru atau konsultasikan dengan tim kami.