Cara Mendirikan PT Perorangan: Syarat, Tahapan, dan Kewajibannya

Usaha Anda mulai jalan, pelanggan bertambah, lalu ada yang bertanya: “Sudah berbadan hukum belum?” Banyak pemilik usaha kecil ingin punya PT, tetapi tidak punya rekan untuk dijadikan pemegang saham kedua. Sejak UU Cipta Kerja, jalan keluarnya ada: PT Perorangan, yaitu PT yang boleh didirikan oleh satu orang saja.

Artikel ini menjelaskan siapa yang boleh mendirikannya, apa saja yang perlu disiapkan, bagaimana tahapannya, dan kewajiban yang sering terlupa setelah PT berdiri.

Apa itu PT Perorangan dan dasar hukumnya

PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK). Dasarnya adalah UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja (kini UU 6/2023). Pasal 153A di dalamnya menyebut bahwa PT yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh satu orang, cukup dengan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia.

Aturan pelaksananya adalah PP 8/2021. Tata cara teknis pendaftarannya kini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) 49/2025, yang ditetapkan 11 Desember 2025 dan menggantikan Permenkumham 21/2021. Jadi, kalau Anda membaca panduan lama yang masih merujuk Permenkumham 21/2021, ketahuilah bahwa rujukan itu sudah dicabut.

Karena berbadan hukum, kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi Anda. Pemegang saham pada prinsipnya tidak menanggung utang perseroan melebihi saham yang dimilikinya (Pasal 3 UU PT). Perlindungan ini tidak berlaku, misalnya, jika PT dipakai dengan itikad buruk untuk kepentingan pribadi atau jika harta pribadi dan harta perusahaan dicampur secara melawan hukum.

Siapa yang boleh mendirikan

• Warga Negara Indonesia. Warga negara asing tidak bisa memakai bentuk ini (Pasal 6 PP 8/2021).
• Berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum.
• Usahanya memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil. Menurut PP 7/2021, untuk pendirian dipakai kriteria modal usaha: mikro sampai Rp1 miliar dan kecil di atas Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
• Satu orang hanya dapat mendirikan satu PT untuk UMK dalam satu tahun (Pasal 153E UU PT sebagaimana diubah UU Cipta Kerja).

Pendiri sekaligus menjadi direktur dan pemegang saham. Ini terlihat dari isi formulir Pernyataan Pendirian, yang meminta data pendiri “sekaligus direktur dan pemegang saham”.

Lihat paket PT PeroranganTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detail

Data yang perlu disiapkan

Pasal 7 PP 8/2021 menyebut isi format Pernyataan Pendirian. Siapkan data berikut sebelum mulai mengisi:

• Nama PT dan tempat kedudukannya (kota/kabupaten).
• Jangka waktu berdirinya PT, boleh juga tidak terbatas.
• Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Kegiatan usaha dipetakan ke kode KBLI. Sejak Peraturan BPS 7/2025, rujukannya adalah KBLI 2025.
• Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, serta nilai nominal dan jumlah saham.
• Alamat lengkap PT.
• Identitas pendiri: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, NIK, dan NPWP.

Soal modal, PP 8/2021 tidak lagi menetapkan angka minimum. Besar modal dasar ditentukan oleh pendiri. Syaratnya, paling sedikit 25 persen modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dan bukti setornya wajib disampaikan secara elektronik paling lama 60 hari sejak Pernyataan Pendirian diisi (Pasal 4 PP 8/2021). Untuk bidang usaha tertentu, peraturan sektornya bisa menetapkan modal minimum sendiri.

Tahapan pendirian

1. Pastikan usaha Anda memang masuk kriteria UMK dan Anda belum mendirikan PT untuk UMK lain dalam tahun yang sama.
2. Pilih nama dan cek ketersediaannya di sistem AHU. Nama tidak boleh sama atau mirip dengan PT lain yang sudah terdaftar, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak boleh hanya berupa rangkaian huruf atau angka yang tidak membentuk kata (Pasal 16 UU PT).
3. Isi Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) di AHU Online. Menurut Permenkum 49/2025, pendiri bisa mengajukannya sendiri tanpa notaris.
4. Bayar biaya PNBP sesuai tarif yang berlaku di Kementerian Hukum.
5. Cetak sendiri surat keputusan atau sertifikat pendaftaran yang terbit secara elektronik. PT Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan dan mendapat sertifikat pendaftaran elektronik (Pasal 6 PP 8/2021).
6. Setor modal dan unggah bukti setornya paling lama 60 hari.
7. Daftarkan PT di OSS (oss.go.id) untuk memperoleh NIB, lalu penuhi perizinan sesuai tingkat risiko kegiatan usaha Anda.

Setelah PT berdiri: NIB dan perizinan

Status badan hukum belum sama dengan izin usaha. Perizinan berusaha kini diatur PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP 5/2021. Untuk kegiatan berisiko rendah, NIB sudah menjadi identitas sekaligus legalitas usaha (Pasal 130 PP 28/2025). Untuk risiko menengah rendah dibutuhkan NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pelaku usaha (Pasal 131). Untuk risiko yang lebih tinggi, ada persyaratan tambahan berupa verifikasi atau izin.

Kewajiban yang sering terlupa

PT Perorangan wajib membuat laporan keuangan dan menyampaikannya secara elektronik melalui SABH paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi. Isinya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (Pasal 10 PP 8/2021 dan Pasal 27 Permenkum 49/2025).

Permenkum 49/2025 merinci sanksinya secara bertahap: teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, lalu penghentian hak akses SABH. Jika laporan tetap tidak disampaikan sampai 5 tahun sejak akses dihentikan, status badan hukum PT dapat dicabut. Akses yang terblokir akan menyulitkan Anda saat ingin mengubah data, misalnya alamat atau kegiatan usaha.

PT Perorangan juga wajib berubah menjadi PT biasa (persekutuan modal) jika pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu orang atau usahanya tidak lagi memenuhi kriteria UMK. Perubahan status ini dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik (Pasal 9 PP 8/2021 dan Pasal 25 Permenkum 49/2025).

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira PT Perorangan bisa dipakai pendiri asing. Bentuk ini khusus untuk WNI.
• Lupa mengunggah bukti setor modal dalam 60 hari.
• Tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan karena merasa usahanya masih kecil.
• Memilih KBLI asal-asalan sehingga NIB tidak mencakup kegiatan yang sebenarnya dijalankan.
• Mencampur rekening pribadi dan rekening usaha, sehingga perlindungan badan hukum menjadi lemah.

PT Perorangan cocok untuk Anda yang ingin naik kelas secara legal tanpa harus mencari rekan. Kalau Anda ingin pengisian data, pemilihan KBLI, sampai pengurusan NIB dikerjakan dengan rapi, tim Badan Perizinan dapat membantu prosesnya.