Cara Mendirikan Koperasi: Syarat, Jenis, dan Tahapan Pengesahannya

Sekelompok petani ingin membeli pupuk bersama agar lebih murah. Para pedagang pasar ingin punya gudang bersama. Karyawan satu kantor ingin punya toko kebutuhan sehari-hari yang dikelola sendiri. Untuk usaha bersama seperti ini, koperasi sering menjadi bentuk yang paling pas, karena para anggotanya sekaligus pemilik dan pengguna layanannya.

Artikel ini menjelaskan dasar hukum koperasi yang berlaku sekarang, syarat jumlah pendiri, jenis-jenis koperasi, dan tahapan sampai koperasi berbadan hukum dan memiliki NIB.

Dasar hukum yang berlaku

• UU 25/1992 tentang Perkoperasian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir oleh UU 6/2023 (UU Cipta Kerja). UU 25/1992 juga tercatat diubah oleh UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
• PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mengatur pembentukan, rapat anggota, dan usaha koperasi.
• Permenkum 13/2025 tentang Pengesahan Koperasi, yang berlaku sejak 23 April 2025 dan menggantikan Permenkumham 14/2019. Panduan lama yang masih merujuk Permenkumham 14/2019 sudah tidak sesuai.

Apa yang membedakan koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (Pasal 17 UU 25/1992). Usahanya pun harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka (Pasal 43 sebagaimana diubah UU 6/2023). Inilah beda mendasar dengan PT, yang tujuannya mencari keuntungan bagi pemegang saham.

Perangkat organisasi koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota memegang kekuasaan tertinggi dan dapat dilakukan secara daring maupun luring (Pasal 21 dan 22 sebagaimana diubah UU 6/2023). Koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah (Pasal 44A).

Bandingkan bentuk badan usahaTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detail

Berapa orang pendirinya

Sejak UU Cipta Kerja, koperasi primer cukup dibentuk oleh paling sedikit 9 orang. Sebelumnya, UU 25/1992 mensyaratkan paling sedikit 20 orang. Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang anggotanya koperasi, dibentuk oleh paling sedikit 3 koperasi (Pasal 6 sebagaimana diubah UU 6/2023, juga Pasal 3 PP 7/2021).

Jenis koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya (Pasal 16 UU 25/1992). Saat mengajukan nama, Permenkum 13/2025 meminta Anda memilih salah satu jenis berikut (Pasal 6):

• Produsen, misalnya koperasi petani, perajin, atau peternak yang mengolah dan menjual hasil produksi anggota.
• Konsumen, misalnya koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya.
• Pemasaran, untuk memasarkan produk anggota bersama-sama.
• Jasa, misalnya jasa transportasi atau jasa lain yang dibutuhkan anggota.
• Simpan pinjam.
• Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta jenis lain yang ditetapkan peraturan atau program pemerintah.

Kegiatan usaha koperasi dapat dijalankan sebagai tunggal usaha (satu bidang) atau serba usaha (beberapa kegiatan). Koperasi serba usaha harus memiliki bidang usaha inti (Pasal 11 PP 7/2021). Koperasi syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” di belakang namanya (Pasal 7 Permenkum 13/2025).

Tahapan pendirian

1. Kumpulkan para pendiri, minimal 9 orang untuk koperasi primer, lalu sepakati jenis dan rencana usaha, besar simpanan pokok dan simpanan wajib, serta calon pengurus dan pengawas.
2. Ajukan nama koperasi melalui notaris di SABH (AHU Online). Nama harus terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah kata “Koperasi” dan jenis koperasinya, ditulis dengan huruf latin, belum dipakai koperasi lain, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara tanpa izin, dan tidak hanya berupa rangkaian huruf atau angka (Pasal 7 Permenkum 13/2025). Persetujuan nama berlaku 30 hari (Pasal 10).
3. Adakan rapat pembentukan yang dihadiri para pendiri. Rapat boleh daring atau luring, dan hasilnya dituangkan dalam notulen atau berita acara yang ditandatangani pimpinan rapat (Pasal 6 PP 7/2021). Dalam rapat ini biasanya disepakati anggaran dasar dan ditunjuk beberapa pendiri sebagai kuasa untuk menandatangani akta dan mengurus pengesahan.
4. Buat akta pendirian yang memuat anggaran dasar di hadapan notaris, dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 UU 25/1992 dan Pasal 11 Permenkum 13/2025).
5. Setor modal paling sedikit sebesar simpanan pokok, boleh ditambah simpanan wajib dan hibah, dan siapkan rencana kerja koperasi. Bukti setor, berita acara rapat, minuta akta, dan rencana kerja disimpan oleh notaris (Pasal 12).
6. Notaris mengajukan permohonan pengesahan secara elektronik melalui SABH paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani. Bila lewat, permohonan tidak dapat diajukan dan pemohon harus mengajukan kembali permohonan pengesahan sesuai ketentuan (Pasal 11).
7. Keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan diterbitkan saat permohonan diterima (Pasal 15). Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal keputusan itu diterbitkan (Pasal 4 PP 7/2021).
8. Daftarkan koperasi di OSS untuk memperoleh NIB, lalu penuhi perizinan berusaha sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.

Setelah koperasi berdiri

• Hasil rapat anggota wajib disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan/atau dinas melalui sistem pelaporan elektronik (Pasal 8 PP 7/2021).
• Perubahan anggaran dasar mengenai bidang usaha, penggabungan, atau pembagian koperasi harus mendapat pengesahan Menteri Hukum, diajukan paling lama 60 hari sejak akta perubahan (Pasal 16 dan 17 Permenkum 13/2025).
• Perubahan anggaran dasar lainnya cukup dilaporkan paling lambat 30 hari sejak akta perubahan ditandatangani (Pasal 24).
• Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat dipakai untuk melayani masyarakat bukan anggota, dengan tujuan menarik mereka menjadi anggota, kecuali untuk usaha simpan pinjam (Pasal 12 PP 7/2021).

Koperasi yang dirancang dengan baik sejak awal, mulai dari anggaran dasar, pembagian peran pengurus dan pengawas, hingga rencana usahanya, akan lebih mudah dijalankan dan dipercaya anggota. Bila Anda masih menimbang antara koperasi, CV, atau PT untuk usaha bersama Anda, Tim Badan Perizinan dapat membantu membandingkannya.