Cara Membubarkan PT dan PT Perorangan: Tahapan dan Kewajibannya

Usahanya sudah lama berhenti. Kantor sudah dikosongkan, karyawan sudah tidak ada, dan rekening hampir tidak pernah dipakai. Namun ketika Anda mengecek, PT itu masih tercatat di AHU, NIB-nya masih aktif, dan surat dari kantor pajak masih datang. Situasi seperti ini sering terjadi karena banyak pemilik usaha mengira perusahaan yang tidak beroperasi otomatis tutup.

Artikel ini menjelaskan beda PT yang tidak aktif dengan PT yang bubar, tahapan membubarkan PT biasa maupun PT Perorangan, dan urusan yang sering terlupa setelahnya.

Tidak aktif belum berarti bubar

PT adalah badan hukum. Statusnya tidak hilang hanya karena kegiatan usahanya berhenti. Bahkan setelah diputuskan bubar, Pasal 143 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan tetap berstatus badan hukum sampai likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Selama itu, kewajiban hukumnya tetap berjalan.

Untuk PT Perorangan yang dibiarkan, Permenkum 49/2025 mengatur sanksi bertahap bila laporan keuangan tahunan tidak disampaikan: teguran tertulis, penghentian hak akses layanan AHU, lalu pencabutan status badan hukum bila laporan tetap tidak disampaikan paling lama 5 tahun sejak akses dihentikan (Pasal 28). Pencabutan seperti ini bukan cara menutup usaha dengan rapi. Utang, kontrak, dan kewajiban pajak tidak ikut beres dengan sendirinya.

Sebab pembubaran PT

Menurut Pasal 142 ayat (1) UU PT, pembubaran perseroan terjadi:

• berdasarkan keputusan RUPS;
• karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
• berdasarkan penetapan pengadilan;
• karena kepailitan dicabut oleh pengadilan niaga sebab harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
• karena harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolvensi; atau
• karena izin usahanya dicabut sehingga perseroan wajib melakukan likuidasi.

Pembubaran apa pun sebabnya wajib diikuti likuidasi oleh likuidator atau kurator. Sejak bubar, perseroan tidak boleh melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan urusannya dalam rangka likuidasi (Pasal 142 ayat (2)). Bila larangan ini dilanggar, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Artikel ini berfokus pada jalur yang paling umum, yaitu pembubaran sukarela melalui keputusan pemegang saham.

Bantuan pembubaran PT PeroranganTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detail

Tahapan membubarkan PT biasa

1. Usul pembubaran. Usul dapat diajukan kepada RUPS oleh direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit sepersepuluh dari seluruh saham dengan hak suara (Pasal 144 ayat (1)).
2. Keputusan RUPS. Keputusan pembubaran sah bila RUPS dihadiri paling sedikit tiga perempat saham dengan hak suara dan disetujui paling sedikit tiga perempat suara yang dikeluarkan. Bila kuorum tidak tercapai, RUPS kedua sah dengan kehadiran paling sedikit dua pertiga saham, keputusan tetap memerlukan tiga perempat suara, kecuali anggaran dasar menentukan angka yang lebih besar (Pasal 144 ayat (2) jo. Pasal 89). RUPS juga menetapkan sejak kapan pembubaran berlaku dan menunjuk likuidator. Bila RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak sebagai likuidator (Pasal 142 ayat (3)).
3. Tambahkan keterangan “dalam likuidasi”. Sejak pembubaran, setiap surat keluar perseroan mencantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan (Pasal 143 ayat (2)).
4. Umumkan dan beritahukan dalam 30 hari. Paling lambat 30 hari sejak tanggal pembubaran, likuidator wajib mengumumkan pembubaran kepada kreditor melalui surat kabar dan Berita Negara, serta memberitahukannya kepada Menteri Hukum agar perseroan dicatat “dalam likuidasi” (Pasal 147 ayat (1)). Pengumuman memuat dasar hukum pembubaran, nama dan alamat likuidator, serta tata cara dan jangka waktu pengajuan tagihan, yaitu 60 hari sejak pengumuman. Untuk PT biasa, pemberitahuan ke sistem AHU diajukan melalui notaris (Pasal 3 Permenkum 49/2025).
5. Bereskan harta perseroan. Likuidator mencatat dan mengumpulkan kekayaan serta utang, mengumumkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, membayar kreditor, lalu membagikan sisanya kepada pemegang saham (Pasal 149 ayat (1)). Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian dalam 60 hari sejak pengumumannya. Bila likuidator memperkirakan utang lebih besar daripada kekayaan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit, kecuali peraturan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui menyetujui pemberesan di luar kepailitan (Pasal 149 ayat (2)).
6. Pertanggungjawaban dan akhir status badan hukum. Setelah RUPS menerima pertanggungjawaban likuidator dan memberikan pelunasan serta pembebasan, likuidator memberitahukan Menteri dan mengumumkan hasil akhir likuidasi dalam surat kabar paling lambat 30 hari. Menteri kemudian mencatat berakhirnya status badan hukum, menghapus nama perseroan dari daftar perseroan, dan mengumumkannya dalam Berita Negara (Pasal 152).

Membubarkan PT Perorangan

PT Perorangan memakai jalur yang lebih ringkas. Pasal 153G UU PT, yang ditambahkan oleh UU Cipta Kerja (kini UU 6/2023), menyebut pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan oleh RUPS, dituangkan dalam pernyataan pembubaran, dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Karena pemegang sahamnya hanya satu orang, PP 8/2021 menyebut keputusan itu sebagai keputusan pemegang saham yang kekuatan hukumnya sama dengan RUPS (Pasal 13).

• Sebab pembubarannya sama dengan PT biasa: keputusan pemegang saham, berakhirnya jangka waktu, penetapan pengadilan, kepailitan, atau dicabutnya perizinan berusaha (Pasal 13 ayat (2) PP 8/2021).
• Untuk pembubaran atas keputusan pemegang saham, berakhirnya jangka waktu, atau dicabutnya kepailitan, pemegang saham menunjuk likuidator. Bila tidak menunjuk, direksi bertindak sebagai likuidator (Pasal 13 ayat (3) dan (4)).
• Pembubaran dilakukan dengan mengisi Pernyataan Pembubaran secara elektronik melalui SABH di AHU Online, dan pemohon mencetak sendiri surat penerimaan pemberitahuannya (Pasal 29 Permenkum 49/2025).
• Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum dan menghapus nama PT dari daftar perseroan terhitung sejak Pernyataan Pembubaran didaftarkan. Bila PT Perorangan dinyatakan pailit, penghapusan baru dapat dilakukan setelah kurator membereskan aset pailit.

Karena status badan hukumnya dapat berakhir sejak pernyataan didaftarkan, bereskan dulu utang, tagihan pelanggan, kontrak, dan kewajiban pajak sebelum mengisi Pernyataan Pembubaran. Kewajiban yang belum selesai tidak hilang hanya karena nama PT sudah terhapus.

Urusan yang sering terlupa

• NIB dan perizinan di OSS. PP 28/2025 menyebut permohonan pembubaran badan usaha sebagai salah satu dasar pencabutan persyaratan dasar dan perizinan berusaha, dan permohonannya diajukan pelaku usaha melalui sistem OSS (Pasal 256). Jangan biarkan NIB tetap aktif setelah perusahaan bubar.
• NPWP dan pajak terakhir. Menurut PMK 81/2024 sebagaimana telah diubah, penghapusan NPWP badan yang dilikuidasi atau dibubarkan diajukan dengan melampirkan dokumen pembubaran dan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan (Pasal 46 dan 47). Penghapusan hanya dilakukan bila, antara lain, tidak ada utang pajak dan perusahaan tidak sedang diperiksa atau bersengketa pajak (Pasal 49). Selama prosesnya berjalan, badan yang sudah tidak memenuhi syarat dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Nonaktif (Pasal 45). Siapkan pembukuan dan SPT terakhir sejak awal.
• Karyawan dan BPJS. Selesaikan hak-hak pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan, lunasi iuran yang tertunggak, dan urus penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
• Kontrak yang masih berjalan. Periksa perjanjian sewa, pemasok, pelanggan, dan pinjaman. Pengakhiran atau pengalihannya mengikuti isi kontrak masing-masing dan menjadi bagian dari pemberesan oleh likuidator.
• Aset dan rekening. Aset yang masih atas nama PT perlu dijual atau dialihkan dalam proses likuidasi. Rekening bank ditutup setelah semua pembayaran selesai.

Membubarkan perusahaan dengan benar memang memerlukan beberapa langkah, tetapi hasilnya jelas: tidak ada lagi kewajiban yang menggantung atas nama Anda. Bila Anda ingin dibantu menyiapkan Pernyataan Pembubaran PT Perorangan atau menata urutan langkahnya, Tim Badan Perizinan siap membantu.