Banyak tukang dan mandor berpengalaman ingin naik kelas menjadi kontraktor resmi agar bisa ikut tender atau menjadi rekanan perusahaan. Hambatannya sering bukan keahlian, melainkan legalitas: badan usaha, Sertifikat Badan Usaha (SBU), tenaga ahli bersertifikat, dan kualifikasi yang sesuai nilai pekerjaan. Tanpa itu, usaha konstruksi sulit dipercaya pemberi kerja.
Artikel ini merangkum cara mendirikan perusahaan kontraktor menurut aturan yang berlaku sekarang, dengan contoh angka langsung dari peraturannya.
Isu terbaru: kualifikasi kecil dipecah tiga
Standar usaha jasa konstruksi kini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 22 Desember 2025 sebagai pelaksanaan PP 28/2025. Perubahan yang paling terasa bagi kontraktor kecil adalah pemecahan kualifikasi kecil menjadi Kecil 1, Kecil 2, dan Kecil 3. Kontan (14 Oktober 2026) melaporkan GAPENSI menyoroti peluang kontraktor lokal dari aturan ini bersama Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang pengadaan, yang menurut laporan tersebut juga melarang praktik pinjam bendera.
Pilih jenis usaha dan bentuk badan usaha
Lampiran Permen PU 6/2025 membagi jenis usaha jasa konstruksi menjadi konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Satu perusahaan tidak bisa sekaligus memegang konsultansi dan pekerjaan konstruksi, jadi tentukan sejak awal apakah Anda perencana/pengawas atau pelaksana.
Bentuk badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang diakui adalah badan usaha tidak berbadan hukum, PT, PT perorangan, dan koperasi. Namun ada batasan penting:
- Setiap BUJK hanya dapat memiliki 1 kualifikasi atau subkualifikasi.
- BUJK kualifikasi menengah atau besar wajib berbadan hukum.
- Pekerjaan konstruksi terintegrasi, BUJK PMA, dan kantor perwakilan BUJK asing wajib berkualifikasi besar.
Jadi CV masih bisa dipakai untuk kualifikasi kecil, tetapi bila Anda menargetkan proyek menengah ke atas, PT lebih aman karena tidak perlu berganti badan usaha saat naik kelas.
Siapkan PT untuk usaha konstruksiTim Badan Perizinan siap membantu mengurusnya untuk Anda. Lihat detailKBLI 2025 untuk kontraktor
KBLI konstruksi ada di kategori F dan sangat spesifik. Contoh yang sering dipakai kontraktor bangunan:
- 41011 Konstruksi Konvensional Gedung Hunian: pembangunan, pemeliharaan, renovasi rumah tinggal, rumah susun, apartemen.
- 41019 Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya: tempat ibadah, terminal, gedung pemerintahan, dan gedung lain di luar kelompok 41011 sampai 41018.
- 43212 Pemasangan Jaringan Telekomunikasi, 43909 Konstruksi Khusus Lainnya YTDL, dan KBLI spesialis lain bila pekerjaan Anda memang spesialis.
Setiap KBLI dipetakan ke subklasifikasi SBU. Contohnya, menurut Permen PU 6/2025, KBLI 41011 dipenuhi dengan SBU subklasifikasi BG001 (Konstruksi Gedung Hunian) untuk kualifikasi kecil sampai besar, atau GT001 untuk pekerjaan terintegrasi yang hanya tersedia bagi kualifikasi besar. Pilih KBLI sesuai SBU yang benar-benar akan Anda ajukan.
Kualifikasi: penjualan tahunan dan kemampuan keuangan
Kualifikasi ditetapkan dari empat kriteria: penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan kemampuan menyediakan peralatan. Untuk jenis usaha pekerjaan konstruksi, batasnya:
- Kecil 1: penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar; kemampuan keuangan paling sedikit Rp300 juta.
- Kecil 2: penjualan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp7,5 miliar; kemampuan keuangan paling sedikit Rp1 miliar.
- Kecil 3: penjualan lebih dari Rp7,5 miliar sampai Rp15 miliar; kemampuan keuangan paling sedikit Rp2,5 miliar.
- Menengah: penjualan lebih dari Rp15 miliar sampai Rp50 miliar; kemampuan keuangan paling sedikit Rp5 miliar.
- Besar: penjualan lebih dari Rp50 miliar; kemampuan keuangan paling sedikit Rp10 miliar.
Kemampuan keuangan adalah modal usaha atau ekuitas di luar tanah dan bangunan. Untuk kualifikasi kecil cukup dibuktikan dengan neraca perusahaan, sedangkan menengah dan besar memakai neraca hasil audit kantor akuntan publik.
Tenaga kerja konstruksi yang wajib ada
Setiap BUJK wajib punya tiga peran tetap: penanggung jawab badan usaha (PJBU), penanggung jawab teknik (PJTBU), dan penanggung jawab subklasifikasi (PJKBU), dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai subklasifikasi. Untuk Kecil 1, PJTBU minimal SKK jenjang 4 dan PJKBU minimal jenjang 3. Jenjangnya naik di Kecil 2 dan Kecil 3. Tenaga ini tidak boleh merangkap jabatan serupa di BUJK lain.
Tahapan mendirikan kontraktor
- Tentukan jenis usaha (pelaksana atau konsultan), target kualifikasi, dan bentuk badan usaha.
- Dirikan badan usaha dan pastikan maksud dan tujuannya memuat KBLI konstruksi yang Anda pilih.
- Buat NIB di OSS dengan KBLI tersebut. Menurut Pasal 5 Permen PU 6/2025, untuk kegiatan berisiko menengah tinggi Anda mengisi pernyataan kesanggupan dan memperoleh NIB serta sertifikat standar bertanda belum terverifikasi sampai standarnya dipenuhi.
- Siapkan neraca atau ekuitas sesuai kualifikasi, tenaga ahli ber-SKK, dan data peralatan bila disyaratkan.
- Ajukan sertifikasi SBU kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui portal perizinan Kementerian PU.
- Setelah SBU terbit, masukkan nomor SBU di OSS. Sistem OSS memverifikasi otomatis dengan data SBU di Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi untuk memenuhi sertifikat standar.
Kesalahan yang sering terjadi
- Memilih KBLI yang tidak cocok dengan subklasifikasi SBU, sehingga verifikasi OSS gagal.
- Memakai CV lalu menargetkan kualifikasi menengah, padahal kualifikasi itu wajib berbadan hukum.
- Mencatat tanah dan bangunan sebagai kemampuan keuangan, padahal keduanya tidak dihitung.
- Memakai tenaga ahli yang juga tercatat di perusahaan lain.
- Meminjamkan atau meminjam bendera perusahaan untuk proyek. Selain berisiko hukum, praktik ini dilarang dalam aturan pengadaan terbaru.
Kesimpulan
Kontraktor resmi dibangun dari empat hal: badan usaha yang tepat, KBLI yang sesuai subklasifikasi, SBU dengan kualifikasi yang realistis, dan tenaga ahli ber-SKK, semuanya mengacu pada Permen PU 6/2025. Untuk pendirian PT dan penyusunan KBLI di NIB sebelum mengurus SBU, tim Badan Perizinan dapat membantu menyiapkannya.
Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah sewaktu-waktu; periksa sumber resmi untuk ketentuan terbaru atau konsultasikan dengan tim kami.